Status Hukum Uang Elektronik yang Hangus

Daftar Isi
Di era transaksi digital, penggunaan uang elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kartu e-money untuk pembayaran jalan tol, BRIZZI, Flazz, TapCash, hingga saldo dompet digital. Kita cukup mengisi saldo terlebih dahulu, kemudian menggunakannya untuk berbagai transaksi.
Namun, muncul persoalan ketika saldo tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Ada produk yang memiliki masa berlaku media, ada pula layanan yang menerapkan pembatasan masa aktif. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pengguna khawatir saldonya akan hangus begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana hukum penerbit mengambil atau menghanguskan uang yang sudah dibayarkan oleh pengguna? Apa status hukum uang elektronik yang hangus dalam syariat Islam?
Uang elektronik tetap merupakan harta milik pengguna
Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa uang elektronik bukan sekadar angka yang muncul di layar atau tersimpan dalam sebuah kartu. Di balik angka tersebut, terdapat nilai uang yang sebelumnya telah disetorkan oleh pengguna kepada penerbit.
Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dijelaskan bahwa akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik dapat menggunakan akad wadiah (titipan) atau qardh (pinjaman). Dalam kedua akad itu, dana tetap menjadi milik pemegang dan wajib dikembalikan. Penerbit tidak berhak mengambilnya, meskipun masa berlaku telah habis.
Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 164 ayat (2), bahwa dana float bukan merupakan kekayaan penerbit, melainkan kekayaan pengguna yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan penyelenggara sebagai dana titipan.
Dengan demikian, penerbit tidak bisa serta-merta menganggap saldo yang belum digunakan sebagai keuntungan atau milik perusahaan.
Menghanguskan saldo tanpa hak termasuk memakan harta secara batil
Islam sangat menjaga kepemilikan harta seseorang. Allah Ta’ala berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)
Rasulullah ﷺ juga bersabda,
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
“Kaum muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. at-Tirmidzi no. 1352)
Hadis ini menunjukkan pentingnya memenuhi kesepakatan dalam transaksi. Akan tetapi, syarat yang disepakati juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.
Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid hafidzahullah, ditanya tentang kartu prabayar bersaldo yang berlaku setahun. Jawabannya,
ولا حرج في جعل البطاقة ذات صلاحية محددة، إذا لم يترتب على ذلك ضياع ما فيها من رصيد؛ فإن هذا غرر محرم، وأكل للمال بالباطل.
“Tidak mengapa kartu diberi masa berlaku, selama tidak berakibat hilangnya saldo di dalamnya. Sebabnya, itu adalah gharar yang haram dan memakan harta dengan batil.” (https://islamqa.info/ar/answers/296329)
Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafidzahullah pernah ditanya mengenai kartu pulsa prabayar yang menyebabkan sisa saldo hilang apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Beliau mengkritisi praktik tersebut. Menurut beliau, apabila seseorang membeli saldo sebagai sesuatu yang menjadi haknya untuk digunakan sampai habis, kemudian saldo itu dihapus hanya karena melewati batas waktu, maka hal tersebut termasuk memakan harta dengan cara batil.
Namun, beliau membedakan antara jual beli saldo dan akad sewa manfaat (ijarah). Apabila seseorang memang menyewa suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu, kemudian tidak memanfaatkannya sampai masa sewanya berakhir, maka persoalannya berbeda. (Fatwa Syekh Shalih al-Fauzan, Fi Batha’iq al-Jawwal Musbaqat ad-Daf’i Idza Lam Yustahlak ar-Rashid, rekaman 1194–2802)
Bagaimana ketentuan Bank Indonesia?
Menariknya, persoalan ini juga telah diatur secara tegas dalam regulasi Indonesia. Pasal 161 ayat (3) PBI Nomor 23/6/PBI/2021 menyatakan:
“Berakhirnya masa berlaku media uang elektronik tidak menghapus dan/atau menghilangkan nilai uang elektronik yang belum digunakan.”
Bahkan, ayat (4) mewajibkan penerbit menyampaikan mekanisme penyelesaian saldo yang belum digunakan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengguna tetap memiliki hak tagih atas saldo itu.
Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 4/Munas-XI/2025 tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik yang Hilang atau Rusak. Pada halaman 96, MUI menegaskan bahwa saldo tetap merupakan hak pemilik dan pemilik berhak meminta pengembalian saldo atau penerbitan kartu baru. Meskipun fatwa ini membahas kartu hilang atau rusak, prinsip kepemilikan saldo tersebut relevan untuk memahami persoalan ini.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dibedakan dua keadaan.
Pertama, saldo uang elektronik yang merupakan nilai uang milik pengguna, seperti saldo kartu e-money atau dompet digital. Menghanguskan saldo tersebut hanya karena masa berlaku media berakhir, tanpa penyelesaian hak pengguna, tidak dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam dan ketentuan Bank Indonesia.
Kedua, pulsa atau paket layanan yang sejak awal merupakan pembelian manfaat dalam jangka waktu tertentu. Apabila akadnya benar-benar berupa penyewaan manfaat dengan masa berlaku yang jelas dan disepakati, berakhirnya hak pemanfaatan setelah masa tersebut tidak otomatis termasuk mengambil harta secara batil.
Dalam perspektif maqashid syari’ah, persoalan ini berkaitan dengan hifzh al-mal (menjaga harta). Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga melindungi hak kepemilikan dan melarang pengambilannya tanpa alasan yang dibenarkan. Wallahu Ta’ala a’lam.
Baca juga: Warisan Digital: Akun Media Sosial, E-Wallet, dan Aset Online dalam Fikih Mawaris
***
Penulis: Junaidi Abu Isa
Artikel Muslim.or.id
Sumber: Muslim.or.id