Sikap Pertengahan dan Moderat dalam Syariat Islam (Bag. 3)

Prinsip wasathiyyah juga tampak jelas dalam berbagai aturan muamalah yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik yang berkaitan dengan transaksi keuangan, pernikahan, hukum dan peradilan, maupun berbagai bentuk interaksi sosial lainnya. Dalam pembahasan ini, penulis membatasi pembahasan pada beberapa hukum yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga sebagai contoh nyata dari prinsip pertengahan yang diajarkan Islam.

Wasathiyyah dalam memperlakukan wanita yang sedang haid

Salah satu bentuk wasathiyyah dalam muamalah keluarga adalah cara Islam memperlakukan wanita yang sedang haid. Syariat Islam berada di antara dua sikap ekstrem yang dianut oleh umat-umat terdahulu. Kaum Yahudi bersikap sangat keras dengan mengasingkan wanita haid; mereka tidak makan bersama, tidak tinggal serumah, bahkan menjauhi segala bentuk interaksi dengannya. Sebaliknya, kaum Nasrani bersikap terlalu longgar dengan membolehkan hubungan suami istri ketika wanita sedang haid.

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa apabila seorang wanita dari kalangan Yahudi mengalami haid, mereka tidak makan bersama dan tidak pula tinggal serumah dengannya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai hal tersebut. Lalu Allah Ta’ala menurunkan firman-Nya,

وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, jauhilah istri pada waktu haid…’” (QS. Al-Baqarah: 222)

Menjelaskan ayat tersebut, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

“Lakukanlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid), kecuali hubungan suami istri.” (HR. Muslim)

Ketika kabar tersebut sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata,

ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ

“Orang ini (Muhammad) tidak ingin membiarkan satu pun dari tradisi kita melainkan pasti menyelisihinya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengambil jalan pertengahan dalam memperlakukan wanita yang sedang haid. Syariat tidak memerintahkan untuk mengasingkan atau memperlakukan mereka secara tidak layak sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Sebaliknya, Islam juga tidak membolehkan hubungan suami istri ketika haid sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Seorang suami tetap diperbolehkan makan bersama, berbincang, tinggal serumah, bermuamalah, serta menunjukkan kasih sayang kepada istrinya yang sedang haid. Larangan hanya berlaku pada hubungan seksual hingga masa haid selesai. Dengan demikian, syariat Islam menghadirkan keseimbangan antara menjaga kesucian syariat dan tetap memelihara keharmonisan hubungan dalam keluarga.

Menjelaskan ayat tentang haid tersebut, Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يُجامعون الحُيَّض، فأمر اللهُ بالقصد بين هذين

“Para ulama kami mengatakan bahwa kaum Yahudi dan Majusi menjauhi wanita yang sedang haid, sedangkan kaum Nasrani tetap melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang sedang haid. Maka, Allah memerintahkan jalan pertengahan di antara kedua sikap tersebut.”

Yang dimaksud dengan al-qashd adalah sikap pertengahan, yaitu tidak berlebihan (ifrāṭ) dan tidak pula meremehkan (tafrīṭ), tetapi senantiasa sesuai dengan kebenaran. Prinsip ini tidak dibangun sebagai reaksi terhadap sikap kaum Yahudi maupun Nasrani, karena syariat Islam tidak menetapkan hukum sekadar untuk menyelisihi umat-umat terdahulu. Sebaliknya, seluruh ketentuan syariat ditetapkan berdasarkan hikmah dan keadilan Allah. Oleh sebab itu, setiap hukum dalam Islam berdiri di atas kebenaran sejak awal penetapannya, bukan sebagai respons terhadap penyimpangan pihak lain.

Senada dengan itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa kaum Yahudi memandang najis secara berlebihan. Mereka menganggap wanita haid harus dijauhi sehingga tidak boleh duduk ataupun makan bersama dengannya. Sebaliknya, kaum Nasrani memandang tidak ada sesuatu yang najis sehingga mereka tidak memperhatikan hukum-hukum bersuci, seperti khitan, mandi janabah, maupun penyucian dari najis. Padahal, Nabi Isa `alaihissalām dan para pengikut setianya pada asalnya berada di atas syariat Taurat yang mengajarkan hukum-hukum kesucian tersebut.

Penjelasan para ulama ini semakin menegaskan bahwa syariat Islam selalu mengambil jalan pertengahan. Islam tidak mempersulit manusia dengan sikap yang berlebihan sebagaimana dilakukan sebagian umat terdahulu, tetapi juga tidak meremehkan hukum-hukum syariat. Dalam masalah haid, Islam tetap menjaga kesucian hubungan suami istri dengan melarang hubungan seksual selama masa haid. Namun pada saat yang sama, Islam tetap memerintahkan agar istri diperlakukan dengan baik, dihormati, dan tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga sebagaimana biasanya. Inilah salah satu bentuk nyata wasathiyyah dalam muamalah yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang syariat Islam.

Wasathiyyah dalam pernikahan

Prinsip wasathiyyah dalam syariat Islam juga tampak jelas dalam aturan mengenai pernikahan. Syariat menetapkan hukum-hukum pernikahan dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia, kesesuaian dengan fitrah, serta keseimbangan antara kebutuhan jasmani, psikologis, dan sosial. Pernikahan dalam Islam merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat), sehingga pelaksanaannya diatur dengan berbagai hak, kewajiban, syarat, dan ketentuan yang dimulai sejak proses khitbah (lamaran), akad nikah, hingga kehidupan rumah tangga. Seluruh aturan tersebut menunjukkan keseimbangan dan keadilan syariat dalam mengatur hubungan antara suami dan istri.

Karena pentingnya pernikahan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikannya sebagai bagian dari sunah beliau. Beliau juga mengingkari sikap seseorang yang enggan menikah dengan alasan ingin lebih fokus beribadah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka, aku melaksanakan salat malam dan juga beristirahat, serta aku menikahi wanita. Maka barang siapa membenci sunahku, ia bukan termasuk golonganku.” (Muttafaqun ‘alaih)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang meninggalkan pernikahan sebagai bentuk ibadah yang lebih utama. Sebaliknya, menikah merupakan bagian dari sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan salah satu sarana untuk menjaga agama, kehormatan, serta kelangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan meninggalkan pernikahan dengan alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui kehidupan yang menyendiri atau membujang sepanjang hayat.

Sikap pertengahan Islam dalam masalah pernikahan juga tampak jika dibandingkan dengan sebagian kalangan Nasrani, khususnya para rahib dan kelompok yang berlebihan dalam beragama. Mereka menganggap hidup membujang (tabattul) lebih utama daripada menikah, bahkan melarang perceraian secara mutlak setelah pernikahan. Pandangan tersebut justru menyulitkan manusia dan menimbulkan berbagai kesempitan dalam kehidupan. Berbeda dengan itu, syariat Islam menetapkan aturan yang seimbang. Islam menganjurkan pernikahan sebagai fitrah manusia, mengatur hak dan kewajiban suami istri secara adil, serta memberikan solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan melalui syariat talak dengan ketentuan-ketentuan yang bijaksana.

Dengan demikian, aturan pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bukti nyata wasathiyyah dalam muamalah. Syariat tidak mendorong sikap berlebihan dengan meninggalkan fitrah manusia, dan tidak pula membiarkan hubungan keluarga tanpa aturan. Seluruh ketentuannya dibangun di atas prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan demi terwujudnya keluarga yang sakinah serta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Wasathiyyah dalam perceraian

Prinsip wasathiyyah dalam syariat Islam juga tampak dalam pensyariatan talak (perceraian). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang realistis terhadap berbagai persoalan rumah tangga, sekaligus memperhatikan kemaslahatan suami dan istri secara seimbang. Syariat tidak membuka pintu perceraian tanpa batas, tetapi juga tidak menutupnya sama sekali ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

Para ulama menjelaskan bahwa seandainya syariat membolehkan talak tanpa batas, niscaya hal itu akan membuka peluang terjadinya kezaliman terhadap kaum wanita. Sebaliknya, apabila talak hanya dibatasi satu kali tanpa kesempatan untuk rujuk, maka banyak laki-laki akan dirugikan. Hal ini karena dalam banyak keadaan, penyesalan baru muncul setelah masa idah hampir berakhir atau bahkan setelah perceraian terjadi. Oleh sebab itu, Islam menetapkan aturan yang seimbang dengan membolehkan talak hingga batas waktu tertentu serta memberikan kesempatan untuk rujuk selama masa idah pada talak pertama dan kedua. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga, memberikan ruang untuk memperbaiki hubungan suami istri, serta menghindarkan mereka dari kesulitan dan penyesalan yang tidak perlu.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perceraian dalam Islam tidak didasarkan pada sikap mempersulit ataupun mempermudah secara berlebihan. Sebaliknya, seluruh ketentuannya dibangun di atas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dengan tetap memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi manusia.

Penutup

Wasathiyyah merupakan salah satu karakter utama syariat Islam yang mewarnai seluruh aspek ajarannya. Prinsip ini tidak hanya tampak dalam bidang akidah, tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah dan pengaturan berbagai bentuk muamalah. Dalam akidah, Islam menempuh jalan pertengahan dengan mengimani seluruh Rasul, memuliakan mereka tanpa berlebihan maupun meremehkan, serta berpegang teguh pada pemahaman yang lurus terhadap Al-Qur’an dan As-Sunah. Dalam ibadah, Islam mengajarkan keseimbangan antara semangat beramal dan kemampuan manusia, sehingga ibadah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa sikap ghuluw maupun tafrith. Adapun dalam muamalah, syariat Islam menghadirkan aturan-aturan yang adil dan realistis, seperti dalam masalah haid, pernikahan, dan perceraian, dengan senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Prinsip wasathiyyah menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas hikmah, keadilan, dan kemudahan, bukan sebagai reaksi terhadap penyimpangan umat-umat terdahulu, melainkan sebagai petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seluruh ketentuan syariat selaras dengan fitrah manusia serta mampu mewujudkan keseimbangan antara hak Allah, hak diri sendiri, dan hak sesama manusia.

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menjadikan wasathiyyah sebagai manhaj dalam memahami dan mengamalkan agama. Sikap ini akan menjaga dirinya dari berbagai bentuk penyimpangan, baik berupa sikap berlebihan (ghuluw) maupun sikap meremehkan (tafrith). Dengan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunah sesuai dengan pemahaman para salafus shalih, umat Islam akan mampu menjaga kemurnian akidah, melaksanakan ibadah secara benar, serta membangun kehidupan bermuamalah yang adil, harmonis, dan penuh maslahat. Inilah hakikat umat pertengahan (ummatan wasathan) yang Allah jadikan sebagai teladan bagi seluruh manusia.

[Selesai]

KEMBALI KE BAGIAN 2

***

Penulis: Gazzeta Raka Putra Setyawan

Artikel Muslim.or.id

Referensi:

Diterjemahkan dan disunting ulang oleh penulis dari website: https://www.alukah.net/sharia/0/142572